AYAH NAIK MOTOR DARI RIAU KE JAKARTA MENCARI KEADILAN

Gerah tidak mendapat perhatian dari pihak terkait di Riau, Ide Syamsuddin nekat ke Jakarta dengan mengendarai motor. Terik mentari tidak ia pedulikan. Kamis 22 Oktober 2009 pukul 13.00 bersama Honda Supra 125 tahun 2009 warna merah dengan nopol BM-4155-V, ia meninggalkan rumahnya.

Melapor ke KPAI

Lembaga pertama di Jakarta yang ia sambangi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ia datang setelah mendapat rekomendasi dari KPAI Riau. Langkah ini diambil setelah Bupati Inhu, Polres Rengat, Polda, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau sampai ke Gubernur Riau tidak pula menyelesaikan persoalan. “Bahkan, Pemda dan Ketua IDI Riau sudah ke rumah saya, tapi mana hasilnya?” kata Ide di Kantor KPAI Jakarta, Jumat (6/11). Ide didampingi oleh istri dan anaknya EF yang datang menyusul Ide setelah satu minggu Ide ngekos di daerah Pasar Rebo.

Semuanya bermula saat EF mengeluh sakit. Tanggal 27 Juli 2008, EF anak pertama dari tiga bersaudara dibawa ke RS Ibnu Sina Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu-Riau. Oleh dokter setempat, dr R, ia dinyatakan sakit tifus. Namun untuk memastikannya, EF dibawa ke RSUD Indrasari Pematang Reba Kabupaten  Indragiri-Hulu Riau. Di rumah sakit kedua, dr IB memastikan kalau EF menderita usus buntu. Kesimpulan itu dibuat setelah IB hanya memegang EF. “Ini usus buntu. Ini harus secepatnya dioperasi. Kalau tidak, bisa infeksi, pecah. Lalu dibersihkan dan dikeluarkan ususnya. Kalau bisa malam ini juga pukul delapan dioperasi,” ungkap Ide mengulang kalimat IB.

Keesokan harinya, 29 Juli 2008, EF dioperasi oleh IB. Anehnya, menurut Ide yang berprofesi sebagai perajin, operasi ini tidak didahului dengan diagnosis. Lebih dari itu, baik IB maupun pihak rumah sakit tidak mengajukan informed concent untuk mendapatkan kesepakatan dengan pihak keluarga atas operasi EF. Parahnya, selama 8 hari pasca-operasi, IB hanya sekali memeriksa keadaan EF. Pada hari keempat, IB mengatakan bahwa usus EF dalam keadaan baik. Padahal, kondisi EF semakin parah. “Anehnya, para perawat di situ bilang, 'kalau Bapak sayang pada anak Bapak, bawalah anak Bapak rujuk ke Pekanbaru karena sudah banyak yang meninggal karena ini. Kalau Bapak menunggu rujukan dari IB, tidak akan ada',” papar Ide mengenang.

Mendengar hal itu, Ide yang lulusan SMA memutuskan membawa anaknya ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, Riau. Di rumah sakit ini, EF dirontgen empat kali. Sayangnya, tidak ada tindakan medis lain setelah itu. Maka, setelah satu hari satu malam, Ide memindahkan anaknya ke RS Awal Bros Pekanbaru, Riau. Saat itu, dokter yang menangani EF adalah dr Zul Asdi. “(Anak Bapak) ini sudah parah dan sudah infeksi usus,” ujar Zul.

Setelah dirontgen, Ide mengatakan bahwa EF dioperasi dua kali. Operasi pertama berhasil memotong 22 sentimeter usus yang sudah membusuk. Kemudian, sebanyak 6 sentimeter usus EF kembali dibuang dalam operasi kedua. “Pada akhirnya, anak saya dioperasi tiga kali dalam waktu 45 hari dan kehilangan usus 35 sentimeter yang mana IB yang melakukan operasi pada anak saya tanpa diagnosis dan persetujuan saya,” tukas Ide.

Dampak malapraktik

Peristiwa dugaan malapraktik tersebut sudah setahun lewat. Kini, kondisi EF tampak sehat. Berjalan pun sudah seperti biasa. Namun, ada kebiasaan makan yang berubah pada EF. Kalau dulu, kisah Ide, EF sekali makan satu piring. Kini anaknya itu hanya mampu makan seperempatnya. Seperempat bagian lagi dimakan dua jam berikutnya, dan seterusnya. “Selain itu, anak saya sampai sekarang sudah tiga kali mengalami kejang sampai koma. Saya sendiri tidak tahu apakah ini akibat malapraktik. Yang jelas, itu terjadi setelah kejadian itu,” papar Ide.

Selain itu, ia menambahkan bahwa biaya pengobatan EF di empat rumah sakit dan tiga kali operasi sebanyak Rp 180 juta. Ia mengaku uang sebanyak itu tidak mampu ditanggung sendiri. “Saya dapat kemurahan dari mertua. Ia menjual rumahnya,” ujar Ide sambil berkaca-kaca dan menahan isak tangis.

Yang lebih memprihatinkan, ia mendapati bukan hanya EF saja yang diduga korban malapraktik IB. Ada 12 anak lain yang keluarganya mengaku pada Ide sebagai korban dugaan malapraktik. Itulah yang menjadikan tambahan motivasi untuk membawa kasus ini sampai ke Jakarta. “Selain memang IDI setempat tidak bertindak apa pun,” ungkap Ide.

Langkah KPAI

Mendapat laporan dari Ide dan rekomendasi dari KPAI Riau, pihak KPAI yang diwakilkan oleh Komisioner KPAI Magdalena Sitorus langsung mengambil langkah. Menurut Magdalena, KPAI telah mengirimkan surat ke Kapolda Riau agar segera menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana malapraktik.

Selain itu, KPAI juga telah melaporkan hal ini ke Menteri Kesehatan, IDI, dan Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia pada 4 November 2009. “Kita ingin dalam kasus ini, Ikatan Dokter Indonesia hendaknya proaktif dan bersikap netral dan tidak menutup-nutupi. Jangan sampai diterjemahkan masyarakat (IDI) membela koleganya,” harap Magdalena.     

Belajar dari kasus ini, ia menambahkan bahwa ke depan, hal serupa tidak terulang. Memang dari segi laporan yang masuk, dugaan malapraktik pada anak seperti EF ini tidak banyak. “Namun, bukan dari segi kuantitas yang kita lihat. Kesalahannya itu sudah menyangkut segi kualitas yang sangat membahayakan,” pungkas Magdalena. (ONE)

Top of Form

DUO WAPRES BEDA PENDAPAT SOAL BANK CENTURY

akarta - Wapres Boediono menilai bailout Bank Century harus diberikan karena ketika itu terjadi capital outflow yang dikhawatirkan bisa memicu krisis jilid II. Tapi versi yang disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla sangat berbeda. JK menilai masalah yang menimpa bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu disebabkan karena masalah kriminal.

Boediono untuk pertama kalinya sejak menjadi Wapres kini akhirnya berani bicara soal Bank Century. Boediono merupakan salah satu tokoh kunci dalam upaya penyelamatan bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun itu. Dalam pernyataannya, Boediono menilai salah satu sebab penyelamatan bang dulu dimiliki oleh Robert Tantular itu adalah karena terjadinya krisis.

"Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar," ujarnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Menurut Boediono, setelah bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun diberikan, terbukti bahwa dampak krisis global kepada Indonesia bisa diredam.

"Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa," tegasnya.

Seperti diketahui, ketika Bank Century mengalami gagal bayar sebelum akhirnya diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI. Meski bank Century tergolong bank kecil, namun BI ketika itu memutuskan menyelamatkan Bank Century harus diselamatkan dengan alasan bisa berakibat sistemik. Kemelut mengenai sistemik atau tidaknya Bank Century inilah yang kini terus diperdebatkan.

Pembeberan Boediono tentang Bank Century ini tentu saja berbeda dengan versi mantan Wapres Jusuf Kalla. JK ketika masih menjabat sebagai Wapres menyatakan, masalah yang membelit Bank Century bukan lah masalah krisis melainkan kriminal, perampokan.

"Saya terima menkeu dan Gubernur BI (ketika itu) pak Boediono melaporkan tentang situasi bank Century (tanggal 25). Dan saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis, tapi itu perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri," urai JK akhir Agustus lalu.

JK juga menilai kisruh Bank Century tersebut merupakan sebuah bukti lemahnya pengawasan BI. Buktinya bank yang mengalami gagal bayar itu tidak terendus oleh BI sejak awal.

"Saya katakan dalam pertemuan itu, ini kriminal, ini perampokan, kenapa kita tolerir. Itulah kelemahan pengawasan BI di situ. Jadi benar menkeu bahwa ini kelemahan BI sebenarnya, yang terpaksa jadi tanggung jawab semuanya," ketusnya.

Anda setuju siapa?

KAPOLRI ALERGI ISTILAH CICAK DAN BUAYA

JAKARTA, SENIN – Istilah cicak dan buaya kini telah dikenal luas untuk memberi julukan bagi KPK dan Polri seperti pertama kali diungkapkan oleh Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Namun, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso ternyata tidak senang dengan julukan itu. Dia pun kini meminta maaf.

Menurut Bambang, penggunaan kata cicak dan buaya tidak tepat, sebab Polri merupakan bagian dari unsur KPK sejak awal. "Jadi yang disampaikan tidak benar. Ini kan oknum. Kami berikan teguran keras dan lain-lain," kata Bambang, saat bertemu dengan pimpinan media massa yang difasilitasi Menkominfo Tifatul Sembiring, di Jakarta, Senin (2/11).

Bambang selanjutnya berharap penggunaan dua kata tersebut tidak dipakai lagi oleh kalangan media. Dia mengajak media dan masyarakat untuk mengawal proses penegakan hukum dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit S Riyanto dan Chandra Hamzah.

Dia menjamin proses penyidikan Bibit dan Chandra akan berlangsung secara murni dan wajar. Saat ini berkas perkara keduanya telah dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Agung selaku penuntut umum.

================

CICAK CICAK DI DINDING

DIAM DIAM MERAYAP

DATANG SEEKOR BUAYA

HUPS.....LALU DITANGKAP

USTADZ LIHAN MILIKI DANA 100 TRILIUN, NASABAH JANGAN KUATIR

BEBERAPA hari terakhir rumah Lihan di Cindai Alus, Martapura, makin sering didatangi nasabah untuk memastikan waktu pencairan dana mereka. Kebanyakan berasal dari Banjarbaru dan Martapura. Bahkan ada yang hampir tiap hari datang ke rumah pengusaha intan itu. "Kita hanya ingin tahu yang sebenarnya dari ustad. Janjinya kan minggu keempat Oktober dana dibagikan," kata Iyan, salah seorang nasabah, Jumat (30/10).

Namun, pembayaran ternyata bisa tidak dilakukan pada minggu keempat seperti yang dijanjikan Lihan kepada para nasabah saat pertemuan beberapa waktu yang lalu.

Menuut Iyan, dia diberitahu kalau minggu keempat itu merupakan dimulainya pencairan bank kepada rekening Lihan, bukan kepada rekening nasabah. Kemungkinan, pembayaran dilakukan pada awal November.

"Saya dengar kabar itu, tapi saya ingin memastikannya langsung dengan datang ke sini," katanya.

Saat ditemui, Kamis (29/10), Lihan mengatakan, usahanya tetap berjalan seperti biasa. Pembayaran kepada nasabah, dipastikan tetap dilakukan.

Dia mengaku akan bertanggung jawab terhadap nasabah yang memercayainya. Menurut Lihan, seandainya dia ingin mengkhianati nasabah, sudah dilakukannya sejak dulu.

"Kalau saya mau, sejak Agustus tadi saya tinggal lari. Tapi buktinya, saya tetap tetap kembali ke daerah untuk mengurusi bisnis," katanya.

Menurut Lihan, bisnis itu terkendala pembayaran. Dia saat ini sedang menghutangi orang. Ketika, yang berhutang ditagih, muncul permasalahan. Dia meminta nasabah tetap tenang. Karena dia masih memiliki cukup simpanan dalam bentuk surat berharga senilai Rp 100 triliun.

"Jika saya ambil satu persennya saja, investasi masyarakat yang ada bisa saya bayar. Jadi tenang saja," ujar Lihan seraya memperlihatkan kertas yang diakuinya surat berharga yang tertulis Euro Cap Corporation, Kamis (29/10).

Pencairan dana nasabah, kata dia, dilakukan langsung via transfer ke rekening masing-masing. Mengenai waktu, dia belum bisa memperkirakan, tergantung pihak bank.

(ire)

PRESIDEN AKAN UMUMKAN PROGRAM 100 HARI PEKAN DEPAN

Jakarta - Setelah gelaran National Summit yang dijadikan ajang rembuk nasional antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder ) di Indonesia berakhir, Presiden akan segera mengumumkan program 100 hari dan 5 tahun pada pekan depan.

Demikian disampaikan oleh Menteri Perindustrian MS. Hidayat usai penutupan acara National Summit di Hotel Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (30/10/2009).

"Mestinya iya (minggu depan), beliau (Presiden) tidak mau kehilangan momentum," ujarnya.

Rencananya pada hari Senin, hasil rekomendasi National Summit akan diserahkan ke Presiden SBY oleh Wapres Boediono.

Hidayat membantah adanya bahwa pengumuman program itu akan diumumkan 5 November. "Kalau tanggal 5 saya tidak tahu, nanti beliau bisa marah," ujarnya.

Pemerintah mendapatkan ratusan masukan dalam National Summit untuk dijadikan rekomendasi dalam pembentukan program 100 hari dan 5 tahun ke depan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai Ketua Pelaksana National Summit mengatakan ketiga Menteri Koordinator di tiga bidang yaitu Perekonomian, Kesra, dan Polhukham sudah melaporkan masukan-masukan yang diberikan kepada Wakil Presiden Boediono yang nantinya akan dijadikan untuk menyempurnakan program 100 hari pemerintah baru.

Berdasarkan laporan Ketua Panitia Wisnu Wardhana, acara ini telah dihadiri sebanyak 1.573 peserta pada hari pertama dan 1.300 peserta pada hari kedua. Peserta yang hadir mengikuti 17 sidang komisi pada acara ini.